Mencari Celah Meraup PAD Dari Bandara Ngurah Rai

Oleh : CTB | 11 Juni 2018 | Dibaca : 1316 Pengunjung

Mencari Celah Meraup PAD Dari Bandara Ngurah Rai

Denpasar (amatranews.com ) - Seperti diketahui saat ini Pemerintah Provinsi Bali tengah getol getolnya mencari celah bagaimana meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang notabene selama ini dianggap tidak memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD Bali. Rupanya kondisi ini juga menggelitik Anggota DPR RI Komisi IV, AA Bagus Adhi Mahendra Putra untuk memberikan komentarnya. Di dalam peningkatan PAD Bali ada satu hal yang belum tersentuh menyangkut luasan daerah yang telah dikuasai oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai yang merupakan bagian dari Provinsi Bali. Persoalannya ketika itu sudah direklamasi lantas bagaimana tentang kepemilikan luasan lahan tersebut. "Ingat lho disana ada menyangkut pajak bumi dan bangunan, nah bagaimana itu statusnya," kata Gus Adhi begitu kerap disapa mempertanyakan saat ditemui, Minggu, (10/6) di Denpasar.

Merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 khususnya ayat 2 dan 3, Gus Adhi menyatakan mestinya Provinsi Bali mendapat kontribusi sekian persen. Pasalnya, ada satu luasan wilayah yang muncul disana hasil dari reklamasi yang dilakukan oleh Angkasa Pura. "Kita pertegas dulu status tanah yang direklamasi itu, kan ndak mungkin tiba tiba muncul begitu saja kalau tidak ada persetujuan stakeholder," ungkapnya.

Tanpa menampik apa yang diwacanakan Pemerintah Provinsi Bali soal penyertaan modal, bahkan wacana terakhir memungut 10 dollar bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang datang, Gus Adhi juga berpendapat perlu dibuatkan Peraturan Daerah soal itu, tapi merujuk pada UUD 1945 Pasal 33. "Sah-sah saja bicara soal Perda yang penting acuan atau payung hukumnya jelas. Bisa saja Pasal 33 dijadikan acuan, tapi kan perlu penjabaran, serta payung hukum yang jelas," tukasnya.

Meski menyadari pembentukan Perda nantinya akan terganjal pada aturan BUMN, namun terlepas dari bagaimana nanti yang pasti Gus Adhi hanya ingin mempertegas dulu status lahan yang direklamasi. "Jangan bicara soal pungutan ataupun penyertaan modal, kesampingkan dulu, tapi bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya laut bisa dinikmati masyarakat Bali sebagai pendapatan di luar pajak," tandasnya.

Ia berasumsi reklamasi itu masih berada di kawasan Bali, jadi wajar jika harus ada hasil yang dinikmati masyarakat Bali. "Jadi logika hukumnya kalau lahan itu sudah direklamasi maka kepemilikannya ada di negara, dan bisa jadi masuk dalam salah satu aset daerah," sebutnya.

Anggota DPR RI asal Bali dalam kesempatan ini menyatakan dalam rapat nantinya di DPR RI ia akan mengusulkan dan mempertanyakan soal keberimbangan pendapatan daerah yang bisa diraup pemerintah Provinsi Bali dari Angkasa Pura I. "Saya kan punya hak legislasi baik sebagai anggota komisi ataupun perorangan dan saya akan pertanyakan soal itu, juga saya akan pertanyakan kepada Komisi VI yang membidangi itu," tutupnya.

Seperti diketahui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan bagian dari PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara di Indonesia yang menitikberatkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian tengah dan kawasan Indonesia bagian timur.


Oleh : CTB | 11 Juni 2018 | Dibaca : 1316 Pengunjung


TAGS : Bandara Ngurah Rai, PAD Bali, Reklamasi




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Indonesia, 23 Juni 2018 12:06
Sudikerta Beberkan Fakta Terkait Reklamasi Teluk Benoa
Tudingan I Wayan Koster kepada I Ketut Sudikerta telah mengeluarkan rekomendasi Teluk Benoa saat ...
Indonesia, 18 Juni 2018 07:34
Made Duana Beber Keterkaitan Koster dengan beberapa Kasus di KPK
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Rabu (6/6/2018) Mantra-Kerta dilaporkan oleh seorang war ...
Indonesia, 18 Juni 2018 06:37
Pande Mangku Rata: Kedua Paslon Seharusnya Membuat MOU Dengan KPK
Denpasar, (Amatranews.com) - Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Bali Pande Mangku Rata meminta a ...
Indonesia, 18 Juni 2018 06:23
Jelang Pencoblosan, Mantra Kerta Jaga Bali Tetap Kondusif
Denpasar, (Amatranews.com) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di tingkat provinsi atau kabupate ...
Indonesia, 16 Juni 2018 06:56
Solusi Keuangan Daerah Melalui BUMD
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sejatinya Badan Usaha Milik Daerah ( ...
Indonesia, 13 Juni 2018 12:07
WAJIB TEREALISASI! KOMITMEN BANTUAN DESA PAKRAMAN Rp 500 JUTA
Kontrak politik Peningkatan Bantuan Desa Pakraman sebesar Rp500 Juta per tahun untuk setiap desa ...
Indonesia, 13 Juni 2018 11:13
Bali hancur tanpa pemimpin jujur dan metaksu, Cok Rat : Maka Pilih Rai Mantra
Karangsem, (Amatranews.com) - Ketua Dewan Penasehat PDI P Perjuangan Bali yang juga penglingsir P ...
, 13 Juni 2018 10:48
Konser Salam 2 Jari Berhasil Menarik Antusiasme Masyarakat di Gumi Lahar
Karangasem, (Amatranews.com) - Komunitas Seni Taksu Bali untuk Rai Mantra menggelar Konser Bali S ...
Indonesia, 13 Juni 2018 10:42
Bergetar, Bergemuruh.... Karangasem Larut Dalam Euforia Konser 2 Jari
Karangasem, (Amatranews.com) - Calon Gubernur Bali nomor urut 2 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra ...
Indonesia, 12 Juni 2018 09:30
PERNYATAAN POLITIK TITIEK SOEHARTO
(AMATRANEWS.COM)Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) puteri mantan presiden Soeharto dengan te ...

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 

Redaksi

AmatraNews.com adalah portal berita atau media online di Indonesia. Media online AmatraNews.com berdiri di wilayah Bali, pada tahun 2016. AmatraNews.com hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi atau peristiwa yang ada di Indonesia. Berusaha secara maksimal dan profesional.

Kontak Informasi

Alamat:

Phone:

Fax: 0361 - 654321

Website :

Email: redaksi@amatranews.com

Statistik Pengunjung

557877

Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 90030

Hits hari ini : 21
Total Hits : 557877

Pengunjung Online: 1




Copyright © 2016 Amatra News. All Rights Reserved.